PERANAN SEKTOR PERIKANAN DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH DAN STRATEGI PENGEMBANGANYA DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH KABUPATEN BALANGAN

Abstract

Kabupaten Balangan mempunyai sumber daya perairan yang cukup besar dan berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah, diharapkan peran pemerintah Kabupaten Balangan yang mempunyai wewenang sebagai pelaksana eksplorasi dan pengelolaan kekayaan perairan harus bisa menggali potensi dari sektor perikanan agar lebih optimal dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.  Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menerapkan teknik perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Balangan.  Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan sektor perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Balangan dan menetapkan alternatif strategi pengembangan sektor perikanan dalam rangka otonomi daerah di Kabupaten BalanganMetode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah studi kasus dan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis keuntungan dan analisis SWOT (Isu Strategis & Identifikasi Masalah)Berdasarkan hasil analisis SWOT dan perhitungan pembobotan dengan matriks QSP didapatkan alternatif strategi urutan prioritas untuk pengembangan sektor perikanan sebagai berikut : 1) Pemerintah daerah komitmen terhadap pengembangan sektor perikanan melalui alokasi anggaran, 2) Pemerintah daerah melalui Dinas PTPHPP meningkatkan peran BBI dan UPR untuk mengasilkan induk dan benih yang berkualitas dan memiliki sertifikasi, 3) Meningkatkan peran dan fungsi penyuluh perikanan, 4) Meningkatkan pemanfaatan potensi lahan budidaya dengan komoditas unggulan yang bernilai ekonomis tinggi, 5) Pemerintah daerah melalui dinas Pertanian TPHPP melakukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam penguasaan teknologi, 6) Memfasilitasi masyarakat untuk mengakses permodalan ke perbankan, 7) Perlu adanya regulasi kebijakan dan langkah nyata untuk mengatasi meningkatnya harga pakan, 8) Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi memfasilitasi peta jalur pemasaran bagi petani ikan sehingga harga ikan bisa tetap stabil, 9) Perlu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat terutama untuk diversifikasi poduk menjadi produk olahan, 10) Perbaikan fasilitas infrastruktur dan fungsi sarana dan prasarana produksi budidaya perikanan melalui perbaikan saluran irigasi dan BBI, 11) Pemerintah daerah lebih mensosialisasikan skim perkreditan untuk rakyat KUR melalui sosialisasi kepada masyarakat.Balangan Regency has a fairly large waters resources and potentially increase revenues original areas, expected role of Government that has the authority Balangan Regency as Executive exploration and wealth management waters should be able to dig into the potential of the fishery to be more optimal in order to exercise the autonomy of the region.  In General, this research aims to apply the techniques of planning regional development Balangan Regency. Whereas in particular this research aims to know the role of the fisheries sector to the economy and setting the Balangan Regency alternative strategies for the development of fisheries sector in the framework of regional autonomy in Balangan Regency.Research methods used are descriptive qualitative, and used case studies approaches and analysis of the data used  descriptive analysis, analysis of profit and SWOT analysis (Strategic Issues and problem identification).Based on the results of the SWOT analysis and the calculation of weighting matrix with QSP obtained the alternative order of precedence for the development strategy of the fishery as follows: 1) local government commitment to the development of the fisheries sector through the allocation of the budget, 2) of local government through the Office of PTPHPP improves  the role of BBI and UPR to produce quality seeds and stem and have a certification, 3) increases the role and function of fisheries extension, officers, 4) increase the utilization potential of land fish breeding with  commodities consider superior high valued economically, 5) local government through the Department of agriculture TPHPP do coaching and mentoring to the public so as to enhance the community's knowledge and skills in mastering technology, 6) to facilitate the community  to access capital to banking, 7) need for regulatory policy  and real step  to cope with the high price of feed aquaculture through the improvement of irrigation channels and BBI, 8) local governments through the Exchange Service for industry, trade and cooperatives facilitates map marketing line for fish farmers so that the price of fish could remain stable, 9) need to do coaching and mentoring to the community especially to the processed products to be verified products, 10) Improved infrastructure facilities and function facilities and infrastructure production, 110 of local Government  more for socialize skim credit  for the  people  KUR through the socialization to the community.