Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Abstract

The holding of concurrent elections on April 17 2019 is a new history in the general election process in Indonesia. This is the implication of the Constitutional Court Decision Number 14 /PUU/2013 on the review of Law Number 42 of 2008 concerning the Election of President and Vice President. Although simultaneous elections have been considered better than previous elections, it does not mean that there are no shortcomings in the implementation. The most appalling problem is the large number of fatalities by the election organizers who are seen as the impact of the 2019 concurrent elections as well as other technical problems. Looking at various aspects raised from the 2019 elections, the Association for Elections and Democracy (Perludem) conducted a review of the material of the Law on the 1945 Constitution to the Constitutional Court as outlined in the Constitutional Court Decision Number 55/PUU-XVII/2019. In their argument, the petitioner conveys a number of things related to the analysis that has been carried out in the holding of simultaneous elections held in 2019 yesterday. In the results of the decision, the Constitutional Court rejected the petition of the petitioner in its entirety because it was considered to be groundless. However, the Constitutional Court provides choices regarding election models that can be chosen and considered constitutional based on the 1945 Constitution.  Abstrak:Terselenggaranya pemilu serentak pada tanggal 17 April 2019 merupakan sejarah baru dalam proses pemilihan umum yang ada di Indonesia. Hal ini merupakan implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU/2013 perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun pemilu serentak sudah dinilai lebih baik dari pemilu-pemilu sebelummnya bukan berarti dalam pelaksaanannya tidak memiliki kekurangan. Masalah yang paling menggemparkan adalah banyaknya korban jiwa oleh penyelenggara pemilu yang dinilai sebagai dampak pelaksanaan pemilu serentak 2019 serta masalh masalah teknis lainnya. Melihat dari berbagai sisi yang ditumbulkan dari pemilu 2019, maka Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melakukan uji materiil Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ke Mahkamah Konstitusi yang dituangkan kedalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Didalam argumentasinya, pemohon menyampaikan beberapa hal terkait dengan analisa yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan pemilu serentak yang dilaksanakan pada tahun 2019 kemarin. Dalam hasil keputusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya karena dianggap permohonan tersebut tidak beralasan hukum. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi memberikan pilihan terkait  model-model keserentakan pemilu yang dapat dipilih dan dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945.