Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Muaro Jambi

Abstract

Fokus dari penelitian ini adalah melihat Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Muaro Jambi, faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Muaro Jambi serta upaya yang sebaiknya dilakukan untuk keberhasilan Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian menggunakan teori oleh Van Meter dan Van Horn terkait implementasi kebijakan publik dan faktor yang menghambat serta melakukan analisis SWOT dan litmus test untuk menentukan upaya yang sebaiknya dilakukan untuk keberhasilan Implementasi Kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumen tentang Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Muaro Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Muaro Jambi belum optimal. Meskipun dilihat dari karakteristik organisasi pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Pelaksanaan Kegiatan, sikap pelaksana sudah cukup baik. Kemudian aspek lingkungan sosial dan kultur yang cukup memahami maksud dan tujuan dari Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta faktor politik yang sudah cukup baik dengan adanya dukungan dari kepala daerah. Strategi yang sebaiknya dilakukan untuk keberhasilan Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Muaro Jambi adalah: 1. Mengoptimalkan fungsi Bagian Pertanahan dan Batas Wilayah dalam menyelesaikan Masalah Pertanahan dan Batas Wilayah; 2. Meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL); 3. Melaksanakan sosialisasi Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara menyeluruh.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Faktor Penghambat, PTSL