Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Adat Dalam Peraturan Tertulis Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Abstract

Konsep tindak pidana dalam hukum pidana menurut asas legalitas terbatas hanya terhadap tindakan-tindakan yang telah secara nyata dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, namun dengan adanya Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana tidak lagi hanya terbatas terhadap tindakan-tindakan yang telah secara nyata dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga mencakup kepada tindakan yang menurut hukum adat dipandang sebagai suatu tindak pidana. namun dalam undang-undang tersebut tidak terdapat pengaturan yang mengatur secara jelas mengenai bentuk bentuk tindakan yang dikatagorikan sebagai tindak pidana adat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan arti penting dari perlunya pengaturan terkait bentuk tindakan yang dikatatakan sebagai tindak pidana adat dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana, serta untuk merumuskan konsep terkait pengaturan tindak pidana adat kedalam peraturan hukum tertulis. Penelitian ini berjenis penelitian hukum doktrinal atau yang biasa disebut dengan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian peraturan-peraturan hukum. Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum (studi kepustakaan) terkait permasalahan yang diteliti untuk kemudian dinalisa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlunya pengaturan terkait bentuk dari tindak pidana adat secara jelas dalam sebuah peraturan tertulis bertujuan agar hukum pidana adat tidak diterapkan secara serampangan dan sewenang-wenang dalam proses penegakkan hukum pidana, selain itu hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsep pengaturan terkait tindak pidana adat agar tidak bertentangan dengan asas legalitas dapat diatur secara jelas melalui perturan hukum tertulis berupa Peraturan Daerah. Kata Kunci: Asas Legalitas, Hukum Pidana, Tindak Pidana Adat, Hukum Adat, Pengaturan