Politik Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Fase Purna Bekerja

Abstract

Ketimpangan antara angkatan kerja dan lapangan pekerjaan di Indonesia memaksa para pencari pekerjaan merambah lapangan pekerjaan di negara lain, namun Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri mayoritas merupakan pekerja pada sektor-sektor dengan risiko tinggi. Negara seharusnya memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada tenaga kerja di luar negeri mulai dari fase sebelum bekerja, selama bekerja, dan fase purna bekerja. Permasalahan dari perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah bagaimana politik hukum Indonesia dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia fase purna bekerja. Perbaikan secara menyeluruh dari instrumen politik hukum perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diharapkan untuk mewujudkan target Pemerintah untuk Zero Tenaga Kerja Indonesia Pembantu Rumah Tangga dapat terwujud. Legal Politics Protection of Indonesian Migrant Workers in Full-Phase of Work The gap between workforces and jobs in Indonesia forces job seekers to look for job opportunities in other countries, but most of Indonesian migrant workers work on the high risk sectors. The state should provide comprehensive protection to migrant workers from the pre-work phase, during the work, and the full-work phase. The problem of the protection of Indonesian migrant workes is how Indonesian political law in the protection of migrant workers on the full-phase of work. The overall improvement on the instrument of legal political of protection of  Indonesian labor is expected to realize in order to achieve the government target for zero Indonesian migrant domestic workers.