Pentingnya Air Defense Identification Zone di Indonesia

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang pengaturan Air Defence Identification Zone (ADIZ) menurut hukum udara internasional, dan alasan diperlukannya ADIZ di wilayah teritorial dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. Kajian ini penting disebabkan keamanan suatu negara merupakan hal penting diterapkan oleh negara sebagai pelaksanaan kedaulatannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya Pasal 51 Piagam PBB, hukum kebiasaan internasional, dan Konvensi Penerbangan Sipil Internasional yang menjadi dasar pemberlakuan dan pengaturan ADIZ. Adanya penetapan ADIZ di wilayah territorial dan ZEE Indonesia menjadi suatu hal yang perlu dan penting sebagai sarana identifikasi dini bagi pesawat asing yang akan memasuki wilayah udara Indonesia dan sekaligus sebagai pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Hal tersebut ditegaskan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara. The Important of Air Defence Identification Zone in Indonesia The purpose of this study is to examine the regulation of the Air Defense Identification Zone (ADIZ) according to international air law, and the reasons for the need for ADIZ in the territory and the Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ). This study is important because the security of a country is important to be applied by the state as the implementation of its sovereignty. The method used is normative juridical method which is analytical descriptive. The results showed that the existence of Article 51 of the UN Charter, customary international law and the International Civil Aviation Convention which forms the basis of ADIZ's enforcement and regulation. The establishment of ADIZ in Indonesia's territorial and EEZ becomes a necessary and important as a means of early identification for foreign aircraft that will enter Indonesian airspace and at the same time as a security for the Indonesian Archipelagic Sea Lane (ALKI). This was confirmed by the Government Regulation Number 4 of 2018 concerning Safeguarding Airspace.