INTEGRASI SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DAN INFRASTRUKTUR DATA SPASIAL DALAM RANGKA PERWUJUDAN ONE MAP POLICY

Abstract

Abstract: Land information has important roles in Spatial Data Infrastructure (SDI), as it contains information of land use,utilization, even land value. Land information also has specific characteristic: dynamics and has sensitivity related to the needs ofdifferent parties. Moreover, the “new paradigm of Land Information System (LIS)” should be able to promote spatial based decisionmaking for sustainable development, thus demand the integration of LIS to National SDI (NSDI), to facilitate spatial data accesswithin stakeholders. Nonetheless, this condition has not been met. This research identified and analyzed some “critical points” ofthe integration of LIS to NSDI, based on six elements of SDI, through the implementation of Geo-KKP, a milestone of theimplementation of SDI in the organization of Ministry of Agrarian and Land Use Planning/NLA. The results show that Geo-KKP isdeveloped mainly to support land registration, and has not been developed to support NSDI. Furthermore, the integration of LISto support NSDI can be effectively achieved through the comprehensive development of the six elements of SDI.Key words: LIS, IDS, Geo-KKPIntisari: Informasi pertanahan memiliki peran penting dalam Infrastruktur Data Spasial (IDS), karena menyediakan informasimengenai pemilikan, pemanfaatan sampai informasi nilai tanah. Selain itu, perkembangan “paradigma baru” bahwa Sistem InformasiPertanahan (SIP) harus berperan dalam spatial based decision making untuk terwujudnya sustainable development menjadikantantangan tersendiri dalam menciptakan sistem yang terintegrasi ke dalam Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN), agar informasispasial dapat dengan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam implementasinya, SIP belum dapat secaraoptimal terintegrasi dalam IDSN. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis berbagai “titik sensitif” dalam pengintegrasianSIP ke dalam IDSN, berdasarkan enam elemen IDS, melalui implementasi Geo-KKP, yang merupakan rintisan IDS di level organisasiKementerian ATR/BPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Geo-KKP masih dikembangkan secara parsial dari konsep IDSN,sebatas untuk mendukung kegiatan pendaftaran tanah, dan belum mencakup kepentingan yang lebih luas sebagaimana yang diinginkanoleh konsep IDS.Untuk dapat mengembangkan SIP yang dapat memenuhi tuntutan tersebut, keenam elemen IDS tersebut harusdiafiliasi secara komprehensif dan menyeluruh, dan tidak secara parsial.Kata kunci: SIP, IDS, Geo-KKP