Kebijakan Pengembangan Tele-Medisin di Indonesia

Abstract

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, mengamanatkan, bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Namun kondisi pelayanan kesehatan di Indonesia terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan masih terbatas, dan belum ada sistem pelayanan kesehatan secara terpadu di Indonesia yang menggunakan teknologi tinggi seperti satelit tele-medisin. Bagaimana kebijakan pengembangan tele-medisin di Indonesia untuk menuju keterpaduan sistem pelayanan kesehatan secara mandiri. Dengan melakukan patok duga pada sistem tele-medisin global sebagai bahan pembelajaran, diperoleh hasil bahwa pengembangan sistem tele-medisin di Indonesia memerlukan, antara lain: sumber daya manusia yang profesional, berdedikasi, berkomitmen, dan beretika; perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem tele-medisin harus handal; tingkat keseriusan semua pihak yang terlibat dalam pengembangan tele-medisin; kolaborasi beberapa institusi/lembaga nasional terkait dalam pengembangan sistem tele-medisin secara terpadu; kebijakan dan peraturan yang jelas untuk mengatur pelaksanaan telemedisin termasuk keamanan data dan etika pelaksanaannya; serta political will dari pemerintah dan legislatif.