Abstract
Competence is the basis for describing teacher quality. Unlike the potential test, competency assessment must snapshot the behavior samples displayed in the work situation. The Teacher and Lecturer Law requires 4 competencies to be possessed by the teacher, namely pedagogic competence, professional competence, personal competence, and social competence. However, the government is only capable of testing pedagogic and professional competencies yet. The writer found that (1) the concept of teacher competence doesn’t fit the real cases; and (2) the existing measurement methods are improper. This study challenges the competency concept ruled in the Teacher and Lecturer Law to match the actual needs. Data obtained from interviews and discussions with the government, teacher training institutions, and teachers during the drafting of the academic draft law on the teacher. By analyzing teacher’s tasks as educator and administrator, the writer propose 3 competencies needed in next policy: (1) individual; (2) collective; and (3) organizational.AbstrakKompetensi merupakan landasan untuk mengetahui gambaran kualitas guru. Berbeda dengan tes potensi, penilaian kompetensi harus memotret sampel perilaku yang ditampilkan pada situasi kerja. Undang-Undang Guru dan Dosen mensyaratkan 4 kompetensi yang perlu dimiliki guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Namun, pemerintah hanya mampu menguji kompetensi pedagogik dan profesional. Penulis menemukan bahwa (1) konsep kompetensi yang digunakan dalam kebijakan saat ini tidak sesuai dengan kasus nyata; dan (2) metode pengukuran saat ini yang tidak tepat. Penelitian ini menantang konsep kompetensi yang diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen untuk mencocokkan kebutuhan yang sebenarnya. Data diperoleh dari wawancara dan diskusi dengan pemerintah, lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), dan guru selama penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang tentang guru. Dengan menganalisis tugas guru sebagai pendidik dan administrator, maka penulis mengusulkan 3 kompetensi yang dibutuhkan dalam kebijakan berikutnya yaitu kompetensi: (1) individu; (2) kolektif; dan (3) organisasional.
Publisher
Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI
Cited by
4 articles.
订阅此论文施引文献
订阅此论文施引文献,注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献,订阅后可以查看论文全部施引文献