Faktor-Faktor Kritis Penentu Kesuksesan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sektor Air Minum

Abstract

ENGLISHThe mandate for the provision of drinking water is stated in the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2020-2024, with the target of increasing access to national safe drinking water up to 100%. The limited government funding encourages the development of alternative financing, one of them is through Public Private Partnership (PPP). There are not many PPP scheme in the drinking water sector in Indonesia, because there are still no best practices for successful PPP on water supply system. This paper aims to identify the success factors in the PPP on water supply system. Thus, this will facilitate the preparation of strategic steps for a better implementation of PPP on water supply system. The implementation method is by literature study, in-depth interview and questionaire fulfillment. There are 4 critical factors for the success of the PPP on water supply system: 1) commitments responsibilities of the central government, regional governments and business entities; 2) a balanced distribution of risk allocation between the government and business entities; 3) coordination and professional management of PPP institutions; and 4) a favorable and efficient legal framework. Multi-stakeholder collaboration and synergy are needed in taking strategic steps to provide water supply, such as related regulations and permits. INDONESIAAmanah penyediaan air minum dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dengan target meningkatkan akses air minum layak nasional menjadi 100%. Keterbatasan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendorong pengembangan alternatif pembiayaan melalui Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). KPBU sektor air minum belum banyak dilakukan di Indonesia karena belum adanya praktik baik kesuksesan pendanaan KPBU Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kesuksesan KPBU SPAM, sehingga diharapkan akan mempermudah implementasi KPBU SPAM yang lebih baik di masa depan. Metode pelaksanaan dilakukan dengan studi literatur, wawancara dan pengisian kuesioner oleh praktisi. Penelitian difokuskan kepada proyek KPBU SPAM pada tahap transaksi, konstruksi dan operasional. Terdapat 4 faktor kritis kesuksesan KPBU SPAM: 1) komitmen dan tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta badan usaha; 2) pembagian alokasi risiko secara berimbang antara pemerintah dan badan usaha; 3) koordinasi dan kelembagaan pengelolaan KPBU secara profesional; dan 4) kerangka hukum yang menguntungkan dan efisien. KPBU bukan merupakan solusi tunggal dan satu-satunya, dalam penyediaan SPAM. Diperlukan kolaborasi dan sinergi multipihak dalam pengambilan langkah strategis penyediaan SPAM seperti peraturan dan perizinan terkait.