Affiliation:
1. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Abstract
Perlindungan konsumen yaitu semua upaya yang menjamin keberadaan kepastian hukum dan untuk memberi perlindungan bagi konsumen. Penelitian ini guna untuk mengetahui perlindungan dan pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan data konsumen pengguna fintech terhadap serangan hacker dan malware. Tata cara riset ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yuridis empiris dengan data sekunder serta data primer. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data konsumen fintech saat ini diatur dalam PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, dalam Pasal 14 ayat (1) tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE). Pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan data pribadi konsumen fintech adalah para pihak penyelenggara berhak bertanggungjawab atas penyalahgunaan data konsumen fintech, menurut beberapa peraturan pihak penyelenggara dikenakan sanksi yaitu, berupa teguran tertulis denda administratif seperti: penghentian sementara, pemutusan akses, dan dikeluarkan dari daftar.
Publisher
Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana
Reference9 articles.
1. Ramli, Ahmad M, Pager Gunung, dan Indra Apriadi. Menuju Kepastian Hukum Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika, Republik Indonesia, 2007.
2. Rusli, Tami. Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2016.
3. Arief, Barda Nawawi. “Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime Dan Cyber Sex.” Law Reform Vol. 1, No. 1 (2005) hlm. 11–27. Doi: https://doi.org/10.14710/lr.v1i1.12177.
4. Hapsari, Recca Ayu, Maroni Maroni, Indah Satria, dan Nenni Dwi Ariyani. “The Existence of Regulatory Sandbox to Encourage the Growth of Financial Technology in Indonesia.” Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13, No. 3 (2019) hlm. 271–88. Doi: https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no3.1739.
5. Rusli, Tami. “Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang-Undangan.” Keadilan Progresif Vol. 3, No. 1 (2012) hlm. 87–102.