ARAH KEBIJAKAN AFIRMASI PEREMPUAN DALAM RUU PEMILU REPRESENTASI DESKRIPTIF VS REPRESENTASI SUBSTANTIF

Abstract

Upaya keterwakilan perempuan terus didorong menjelang penyelenggaraan pemilu. Upaya ini dilakukan karena melihat fakta bahwa perempuan masih mengalami ketertinggalan dengan laki-laki di bidang politik. Kehadiran perempuan penting dalam ruang legislatif tidak sekedar untuk memenuhi politik kehadira, tetapi juga menghadirakn politik ide atau gagasan sehingga keterwakilan yang diperjuangkan ini bermakna. Namun banyak yang mempertanyakan apakah perjuangan peningkatan keterwakilan perempuan ini telah mampu menghadirkan keterwakilan yang bermakna, atau keterwakilan perempuan masih berdasarkan jumlah saja. Kebijakan-kebijakan yang responsif gender seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual daln RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender belum juga disahkan hingga saat ini, belum lagi permasalah klasik yang masih dihadapi perempuan Indonesia seperti tingginya Angka Kematian Ibu, diskriminasi terhadap pekerja migran dan kekerasan dalam rumah tangga yang angkanya masih tinngi. Perempuan di satu sisi bukanlah identitas yang tunggal, dalam diri perempuan melekat identitas lain seperti etnis, agama, dan ideologi yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan. Untuk itu penting bahwa dorongan kebijakan afirmasi tidak berhenti pada kebijakan pada pencalonan perempuan dalam pemilu tetapi juga pengawalan terhadap proses legislasi dan dorongan kepada partai untuk menghadirkan calon-calon anggota legislatif yang memiliki perspektif gender yang baik.