Potensi dan Kendala Sistem Resi Gudang (SRG) untuk Mendukung Pembiayaan Usaha Pertanian di Indonesia

Abstract

<p><strong>English</strong><br />Price fall of agricultural commodities usually taking place during harvest season adversely affect the farmers. The government addresses this issue through launching the Warehouse Receipt System (SRG). This paper critically reviews potencies and constraints of WRS in supporting agricultural finance and its improvement measures. Theoretically, SRG provides potential benefits, especially in financial support, stabilizing price fluctuation, increasing farmers’ income, credit mobilization, improving product quality, etc. However, SRG implementation in the agricultural sector encounters a number of constraints, such as high transaction costs, inconsistency of quantity and quality of agricultural products, lack of bank support, and weak farmers’ institutions. Since the farmers’ institutions are not well organized yet, SRG procedures seem very complicated and need simplification. In addition, SRG promotion and more conducive government policy are also necessary to optimize this credit scheme.</p><p> </p><p><strong>Indonesian</strong><br />Fenomena jatuh harga komoditas pertanian, terutama saat panen raya, seringkali merugikan petani. Untuk mengatasi permasalahan ini sekaligus membantu pembiayaan usaha pertanian pemerintah telah menggulirkan skim pembiayaan dengan Sistem Resi Gudang (SRG). Tulisan ini bertujuan melakukan tinjauan secara kritis terkait potensi dan kendala penerapan SRG untuk pembiayaan sektor pertanian. Hasil studi menunjukkan adanya potensi yang dapat dimanfaatkan dari pelaksanaan SRG utamanya dalam mendukung pembiayaan, minimalisasi fluktuasi harga, peningkatan pendapatan petani, mobilisasi kredit, perbaikan mutu produk dan sebagainya. Namun, implementasi SRG di sektor pertanian masih dihadapkan sejumlah kendala diantaranya besarnya biaya transaksi, inkonsistensi kuantitas dan kualitas produk pertanian, minimnya dukungan lembaga perbankan, serta masih lemahnya kelembagaan petani. Dengan kelembagaan petani belum tertata secara baik, aturan SRG masih dipandang terlalu rumit sehingga diperlukan penyederhanaan prosedur agar SRG dapat dimanfaatkan oleh petani. Disamping itu, sosialisasi keberadaan SRG serta dukungan kebijakan pemerintah yang kondusif akan menjadi faktor penting sehingga SRG dapat diimplementasikan lebih optimal.</p>