Author:
Rosyid Daniel Mohammad,Sujantoko Sujantoko,Armono Haryo Dwito,Djatmiko Eko Budi,Wardhana Wisnu,Prastianto Rudi Walujo,Mulyadi Yeyes,Kurniati Nani,Wardhani Maulinna Kusumo
Abstract
Implementasi UU No 1 tahun 2014 dan UU No 23 tahun 2014 terlihat dalam pengelolaan kawasan hutan mangrove berada di bawah kewenangan Provinsi Jawa Timur. Namun demikian, masyarakat pesisir selatan Kabupaten Bangkalan dapat memanfaatkan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Penerapan Perpres No 80 tahun 2019 dapat menjadi pendorong terbangunnya kawasan wisata di pesisir Kecamatan Modung melalui pemanfaatan sumberdaya alamnya. Pesisir Selatan Kabupaten Bangkalan berupaya membangun desa pesisir dengan zona-zona wisata. Perencanaan pengelolaan kawasan mangrove di pesisir selatan Kabupaten Bangkalan dalam revisi RTRW tahun 2020 ini diharapkan dapat dilakukan kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah propinsi sebagai bentuk implementasi UU No 1 tahun 2014 dan UU No 23 tahun 2014 dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi.
Publisher
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITS
Cited by
2 articles.
订阅此论文施引文献
订阅此论文施引文献，注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献，订阅后可以查看论文全部施引文献