Author:
Reyhan Maulana Arfidata,Darsono Leandra Aurelrio Putra,Al anshari Muhammad Faqih,Triadi Irwan
Abstract
Hukum Tata Negara di Indonesia Hukum Tata Negara (HTN) merupakan disiplin ilmu yang mengatur struktur kenegaraan, hubungan antarstruktur organ negara, dan interaksi antara negara dengan warga negara. Jika dilihat ke belakang, HTN di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang, dari mulai awal kemerdekaan hingga saat ini. Dari waktu ke waktu, HTN tidak selamanya tetap sama dan itu-itu saja tanpa adanya perubahan sama sekali. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah memahami bagaimana sejarah HTN atau Ketatanegaraan di Indonesia serta bagaimana interaksi ini mempengaruhi penataan negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, mengandalkan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber relevan lainnya. Analisis dilakukan dengan mengkaji konsep, teori, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan HTN dan sejarahnya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sejarah HTN/Ketatanegaraan di Indonesia tidak lepas dari konstitusi atau Undang-Undang dasar yang digunakan pada setiap periode. Selain itu, gaya pemerintahan di setiap periode Undang-Undang Dasar yang digunakan pada setiap periode juga tidak sepenuhnya sama satu dengan yang lainnya. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan interdisipliner dalam memahami dan mengembangkan HTN untuk menjawab tantangan ketatanegaraan modern.
Publisher
Indonesian Journal Publisher
Reference30 articles.
1. Ames, D. (2020). Due process and mass adjudication: Crisis and reform. Stanford Law Review, 72(1), 1–78.
2. Banner, S. (2021). The decline of natural law: How American lawyers once used natural law and why they stopped. The Decline of Natural Law: How American Lawyers Once Used Natural Law and Why They Stopped, 1–255. https://doi.org/10.1093/oso/9780197556498.001.0001
3. Baumgärtel, M. (2019). Pulling human rights back in? local authorities, international law and the reception of undocumented migrants. Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 51(2), 172–191. https://doi.org/10.1080/07329113.2019.1624942
4. Benoît, C. (2020). Handbook of Parliamentary Studies: Interdisciplinary Approaches to Legislatures. Handbook of Parliamentary Studies: Interdisciplinary Approaches to Legislatures, 1–494. https://doi.org/10.4337/9781789906516
5. Black, D. W. (2019). The fundamental right to education. Notre Dame Law Review, 94(3), 1059–1114.