Analisis Pengambilan Keputusan Kebijakan Pemerintah dalam Metode Pembayaran Non Tunai pada Proses Pembayaran Parkir di Kota Surabaya

Abstract

Ketertiban lalu lintas merupakan hal yang sangat penting bagi setiap pengendara, salah satunya dalam hal parkir. Kegiatan parkir merupakan suatu kegiatan penertipan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor dengan juru parkir. Tempat parkir dan juru parkir merupakan dua aspek penting dalam kegiatan parkir, dimana dalam dua aspek tersebut tidak lepas dari biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik kendaraan bermotor. Pembayaran parkir sendiri merupakan salah satu pendapatan daerah melalui usaha pemerintah dalam menyediakan lahan parkir yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Untuk meminimalisir adanya tindakan pemungutan liar dan pembagian hasil yang sesuai dengan juru parkir, maka Wali Kota Surabaya membuat kebijakan baru dengan menggunakan teknologi pembayaran non tunai. Pembayaran parkir secara non tunai dapat dilakukan melalui QRIS, Voucher, dan kartu berlangganan (E-Parking). Hal ini ditujukan untuk memudahkan masyarakat, juru parkir, dan pemerintahan dalam melakukan kordinasi dalam kegiatan parkir. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan terkait penerapan kebijakan pembayaran parkir dengan metode non tunai di Kota Surabaya beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui proses wawancara dengan pengguna parkir dan pihak terkait, serta observasi secara langsung di lokasi parkir resmi yang ada di Kota Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan QRIS, Voucher, Kartu berlangganan dalam pembayaran parkir dapat memberikan beberapa manfaat seperti kemudahan, kecepatan, dan efisiensi. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi dan proses evaluasi yang berguna untuk pemerintah dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kepentingan penggunaan metode non tunai dalam pembayaran parkir di Kota Surabaya.