Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan dana daerah urusan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah kabupaten daerah tertinggal di Indonesia. Data penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari DJPK Kementerian Keuangan dan BPS. Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan data tahun 2015-2019 di 122 Daerah Tertinggal di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja barang dan jasa, dana dinas pendidikan, dan pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan variabel belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan, dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh. Hasil regresi menunjukkan nilai adjusted R2 sebesar 0,9969 yang berarti variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, belanja barang dan jasa. , belanja modal, dana daerah untuk pendidikan sebesar 99,69 persen. Sedangkan sisanya sebesar 0,31 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.
Publisher
Journal of Economic and Public Policy
Reference32 articles.
1. Anwar, M., Abdullah, F., Hadi, S. 2018. Analisis Pengaruh PAD, Dana Otonomi Khusus dan Belanja Modal terhadap PDRB di Kab/Kota Provinsi Papua. Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang Vol 2 jilid 1 Tahun 2018.
2. Alfi, S.A.F, dan Nuraini, I. 2018. Analisis pengelolaan keuangan daerah terhadap PDRB di kabupaten/kota provinsi Kalimantan selatan. Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang Vol.2 Jilid 3 Tahun 2018.
3. Arini, Prima A. 2016. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Kalimantan. JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta Vol.2 No.2 November 2016.
4. Badan Pusat Statistik. 2021. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia. www.bps.go.id
5. Bratakusuma Deddy S., Solihin Dadang. 2002. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama