Daya Saing Karet Indonesia di Pasar ASEAN Sebelum dan Sesudah Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN-Reference-Cited by-同舟云学术

Daya Saing Karet Indonesia di Pasar ASEAN Sebelum dan Sesudah Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN

Published:2021-11-16 Issue:2 Volume:6 Page:
ISSN:2985-8879
Container-title:Jurnal Budget : Isu dan Masalah Keuangan Negara
language:
Short-container-title:J. budg.

Author:

Sirait Robby Alexander,Wibowo Adhi Prasetyo Satrio

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya saing ekspor karet Indonesia di pasar ASEAN sebelum dan sesudah penerapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Sumber data primer dalam analisis ini dikumpulkan dari International Trade Center dan USD digunakan sebagai analisis satuan pengukuran. Jenis data dalam penelitian ini diambil dari periode 2012-2015 dan 2016-2019. Pemilihan data ini diharapkan dapat menangkap perubahan-perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah implementasi MEA. Metode dalam penelitian ini Revealed Comparative Advantage (RCA) dan Export Product Dynamics (EPD ). Hasil penelitian ini menemukan bahwa ban bertekanan baru buatan Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam memiliki daya saing yang konsisten sebelum dan sesudah MEA.

Publisher

Journal of Economic and Public Policy

Reference15 articles.

1. Alvaro, Rendy dan Sirait, Robby A. (2018). Daya Saing Kakao Indonesia di Pasar Asean Pra & Setelah Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean. Jurnal Budget, Vol. 3, No. 1, 2018, hal 29-52.

2. Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN. (2009). Cetak Biru Komunitas Ekonomi Asean (Asean Economic Community Blueprint). Jakarta: Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI.

3. Esterhuizen, D. (2006). Measuring and Analyzing Competitiveness in the Agribusiness Sector: Methodological and Analytical Framework

4. (Unpublished Dissertation). University of Pretoria, Hal 99-146.

5. Kementerian Perdagangan. (2011). Kajian Kebijakan Pengembangan Diversifikasi Pasar Dan Produk Ekspor. Jakarta: Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan.