TATA KELOLA MINERAL FUND DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN : (STUDI KASUS KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA)

Abstract

Pengelolaan pertambangan pada suatu daerah sejatinya dapat memberikan kesejahteraan masyarakat khususnya pada daerah penghasil tambang itu sendiri. Namun yang terjadi justru daerah penghasil tambang terjebak dalam sindrom resource curse dan ducth desease. Pendapatan daerah dari minera fund merupakan instrumen cash transfer yang cenderung gagal mensejahterakan masyarakat yang disebabkan adanya bias sasaran, bias program dan bias koordinasi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah: 1) menformulasikan model tata kelola kelembagaan mineral fund; 2) menentukan alternatif terbaik dalam pengelolaan dan perencanaan pemanfaatan mineral fund. Metode pengumpulan data dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) dalam format world cafe. Hasil penelitian menujukkan bahwa (i) indikator kunci dalam tata kelola kelembagaan mineral fund dalam menunjang pembangunan daerah berkelanjutan di Kabupaten Bombana adalah adanya Badan Pengelola minera fund, ketersediaan regulasi, perencanaan program yang tepat sasaran, pengawasan biaya produksi dan pengawasan pada tingkat produksi, dengan lembaga pengelolaa adalah Institusi Multi Pihak; (ii) Alternatif terbaik pemanfaatan mineral fund yang menunjang pembangunan daerah berkelanjutan, yakni (a) aspek sosial, yakni peningkatan sarana kesehatan, pendidikan dan ibadah, peningkatan peran masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, kualitas SDM yang tinggi, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan; (b) aspek ekonomi, yakni pengembangan lembaga ekonomi dan keuangan, diversifikasi ekonomi perdesaan, pembangunan investasi primer, peningkatan iklim investasi dan pengembangan produk lokal, dan (c) aspek ekologi/lingkungan, yakni penanganan pencemaran, proteksi dan keselamatan ekologi dan manusia, penanganan munculnya bencana alam dan penanganan lahan akhir sebagai sektor primer.